img1

BPPRDSU DAN DPRDSU SEPAKAT DONGKRAK DANA PERIMBANGAN DAN POTENSI PAJAK APU UNTUK TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

-

BPPRDSU DAN DPRDSU SEPAKAT DONGKRAK DANA PERIMBANGAN DAN POTENSI PAJAK APU UNTUK TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

MEDAN - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) menghadiri rapat dengan Komisi C DPRDSU terkait Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJP) TA 2019 di ruang rapat Komisi C Kantor DPRDSU Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan. (21/07)
Rapat yang dihadiri langsung oleh Plt. Kepala BPPRDSU Riswan, SE beserta jajaran pejabat dan perwakilan staf BPPRDSU sepakat dengan masukan dari DPRDSU terkait mendongkrak Dana Perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Sumatera Utara.
"Dengan masukan dan bantuan DPRDSU kita punya peluang untuk mendongkrak PAD Provinsi Sumatera Utara khususnya melalui Dana Perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat." Ujar Plt. Kepala BPPRDSU Riswan, SE.
Sebelumnya anggota DPRDSU Delpin Barus, ST mempertanyakan jumlah Dana Perimbangan yang diperoleh Provinsi Sumut sebesar 7 Triliun terbilang sedikit dengan potensi yang melimpah dan jumlah Kabupaten Kota sebanyak 33 daerah.
"Dengan potensi provinsi yang melimpah dan jumlah Kabupaten Kota yang banyak, Dana Perimbangan kita seharusnya bisa lebih dari 7 Triliun." Ujar Delpin Barus, ST
Maka Komisi C DPRDSU dengan mitra kerja BPPRDSU sepakat untuk membuat usulan draft Dana Perimbangan terbaru yang akan disusun oleh SKPD terkait dan DPRDSU akan mengadvokasi sampai ke tingkat pusat.
Selain itu pemetaan potensi Pajak Air Permukaan (APU) juga harus diperbarui karna semakin banyak perusahaan yang berdiri di Sumatera Utara dan dapat menjadi objek wajib pajak baru.
Dengan meningkatnya PAD nantinya akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui dana bagi hasil ke Kabupaten Kota. Selain itu BPPRDSU juga terus meningkatkan layanan dalam kondisi Covid-19, memasuki era new normal maka BPPRDSU juga akan berdaptasi memberikan layanan terbaiknya.