BPPRD Provinsi

AYO SEGERA KE SAMSAT PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( PKB ) Dan BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KE - II ( BBN - KB II ) HINGGA 85% !!

1.Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Persyaratan Pengajuan Pengurangan Sanksi Administrasi PKB berdasarkan permohonan wajib pajak untuk perorangan, Badan Usaha/Swasta, BUMN/Pemerintah Meliputi:

a. surat permohonan dari wajib pajak

b. surat kuasa dari wajib pajak kepada penerima kuasa dibubuhi materai cukup ( bagi pemohon yang dikuasakan)

c. fotocopy KTP wajib pajak

d. fotocopy STNK/SKPD

e. tindasan draft SKPD yang akan dibayar

f. memenuhi kriteria pertimbangan pengurangan Sanksi Administrasi PKB yang meliputi:

• pertimbangan kemampuan bayar Wajib Pajak.
• kondisi tertentu Objek Pajak.
• kondisi tertentu Subjek Pajak.
• dampak sistematis wabah penyakit / krisis ekonomi.
• sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Besaran pengurangan Sanksi Administrasi PKB ditingkat UPPD BPPRDSU dapat diberikan paling rendah 20% dan setinggi tingginya 50% ditetapkan dalam keputusan Kepala UPPD BPPRDSU, dan 85% ditingkat Kepala Badan.

2.Pengurangan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ke. II (BBN-KB II)

Persyaratan Pengajuan Pengurangan Sanksi Administrasi BBNKB II berdasarkan permohonan wajib pajak untuk perorangan, Badan Usaha/Swasta, BUMN/Pemerintah Meliputi:

a. surat permohonan dari wajib pajak

b. surat kuasa dari wajib pajak kepada penerima kuasa dibubuhi materai cukup ( bagi pemohon yang dikuasakan)

c. fotocopy KTP wajib pajak

d. fotocopy STNK/SKPD

e. tindasan draft SKPD yang akan dibayar

f. memenuhi kriteria pertimbangan pengurangan Sanksi Administrasi PKB yang meliputi:

• pertimbangan kemampuan bayar Wajib Pajak.
• kondisi tertentu Objek Pajak.
• kondisi tertentu Subjek Pajak.
• dampak sistematis wabah penyakit / krisis ekonomi.
• sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Besaran pengurangan Sanksi Administrasi BBN-KB II ditingkat UPPD BPPRDSU dapat diberikan paling rendah 20% dan setinggi tingginya 50% ditetapkan dalam keputusan Kepala UPPD BPPRDSU, dan 85% ditingkat Kepala Badan.