BPPRD Provinsi

Tentang Kami

Sekapur Sirih

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya penyusunan profil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, tuntutan akan penyebaran informasi secara transparan dan akuntabel terus bergulir dengan cepat. Konsekuensi dari tuntutan tersebut telah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sehubungan hal tersebut, dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya menjamin pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan pelayanan informasi, dan pemenuhan hak warga negara memperoleh akses informasi publik, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan website yang berisikan informasi tentang profil hingga capaian dan upaya yang telah diraih dan dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi pengelola pendapatan agar lebih meningkatkan kinerjanya maupun berbagai pihak yang sekedar membutuhkan informasi untuk bahan pembelajaran.

Riswan, SE

Plt. Kepala BPPRD Daerah Sumatera Utara

Visi & Misi

Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional,
Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing

Meningkatkan Pendapatan Daerah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Menjalin Jejaring Kerja (Networking) dan Koordinasi Secara Sinergi Di Bidang Pendapatan Daerah

Budaya Organisasi

Profesional, Pelayanan Prima, Berdaya Saing

Sejarah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 Nopember 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang “Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia”, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindaklanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu Dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA (DIPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

Peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dipendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni : “sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif”. Dengan peran yang strategis ini, Dispenda dituntut untuk :

  1. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Provinsi
  2. Mampu mewujudkan pelayanan prima (exelent service) dalam pelaksanakan administrasi Pajak Provinsi kepada wajib pajak
  3. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak
  4. Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Provinsi

Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Mengingat luasnya wilayah pengelolaan pajak Provinsi Sumatera Utara, maka sejak dibentuk tanggal 1 September 1975 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, secara bertahap dilakukan pembentukan/pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD (sebelumnya disebut cabang dinas). Dalam perkembanganya, pada beberapa UPTD ini terdapat organisasi SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sampai tahun tahun 2014 telah dibentuk sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua unit) UPTD, yang sekaligus terkait dengan Kantor Bersama Samsat, yakni :

  1. UPT. Pusat Informasi Pendapatan

  2. UPT. Penyuluhan

  3. UPT. SAMSAT Medan Utara

  1. UPT. SAMSAT Medan Selatan

  2. UPT. SAMSAT Pangkalan Berandan

  3. UPT. SAMSAT Stabat

  1. UPT. SAMSAT Binjai

  2. UPT. SAMSAT Lubuk Pakam

  3. UPT. SAMSAT Sei Rampah

Sudahkah Anda bayar pajak kenderaan ? Silahkan cek disini.

CEK PAJAK KENDERAAN